Foto :Menu Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu. (HARIAN SEMARAK BENGKULU /Bambang Saputra)
JAKARTA, HARIAN SEMARAK BENGKULU – Program makan bergizi gratis (MBG) merupakan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Realisasi program ini, resmi dimulai pada Senin (06/01/2025).
Dua bulan lebih pelaksanaan program makan bergizi gratis, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
menemukan informasi tentang harga MBG yang dikurangi dari Rp 10.000 jadi Rp 8.000.
BACA JUGA : Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko Tambal Sulam Aspal di Jalinbar Bengkulu – Padang
BACA JUGA : Hj. Ani Tri Ratnawati Resmi Jabat Ketua TP PKK dan Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Mukomuko 2025 – 2030
Hal ini terungkap usai pertemuan Ketua KPK, Setyo Budiyanto dengan Kepala BGN, Dadan Hindayana di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (05/03/2025).
Ketua KPK mengatakan, pertemuan tersebut untuk menyampaikan temuan KPK untuk dapat diantisipasi. Menurutnya, antisipasi dilakukan agar tidak membesar.
“Jangan sampai nanti sudah terlalu banyak, sudah semakin membesar, sudah terjadi di mana-mana. Malah akhirnya menjadi sesuatu yang kontraproduktif. Kami mengingatkan BGN agar dilakukan pengecekan, dan diterima sangat baik oleh Prof Dadan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan,” kata Ketua KPK.
BACA JUGA : BKD Kabupaten Mukomuko Sebut, Kepatuhan Wajib Pajak Galian C Hanya 50 Persen
BACA JUGA : Pengusaha Asal Kabupaten Mukomuko Akui Kuasai Ratusan Hektare HPT
Ketua KPK mengingatkan, distribusi dana yang terpusat di BGN tidak menimbulkan penyimpangan di tingkat daerah. Kata dia, hal tersebut bisa mempengaruhi kualitas makanan.
Ketua KPK juga mengkuatirkan, posisi anggaran yang terletak di pusat (BGN) setibanya di daerah justru mencair.
“Dana MBG ini kan di pusat (BGN) yang menjadi kekhawatiran, begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair),” ujar Ketua KPK
BACA JUGA : BKSDA Sebut, Pembukaan Hutan Untuk Lahan Perkebunan Picu Harimau Masuk ke Permukiman Penduduk
Ketua KPK mengaku telah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp 10.000, namun yang diterima hanya Rp 8.000.
“Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan,” terang Ketua KPK.
Ketua KPK menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan. KPK mendorong keterlibatan masyarakat dan penggunaan teknologi dalam pengawasan.
BACA JUGA : Barusan Warga Saya Bertemu Harimau, Kata Salah Satu Kades di Mukomuko
“Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat, bisa dari NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi.” pungkasnya. (**).
